BEGINI DEFINISI KORUPSI MENURUT UU TIPIKOR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), korupsi didefinisikan melalui pemenuhan unsur-unsur spesifik dalam setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut.
Secara umum, UU Tipikor merinci korupsi sebagai tindakan yang mencakup unsur-unsur berikut:
- Setiap orang: Dilakukan oleh individu maupun korporasi.
- Melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi: Adanya keuntungan materiil atau penambahan kekayaan bagi pihak tertentu.
- Menyalahgunakan kewenangan: Menggunakan jabatan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan untuk keuntungan pribadi.
- Merugikan keuangan atau perekonomian negara: Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian nyata pada aset atau potensi pendapatan negara.
Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi
Dalam UU Tipikor, definisi korupsi diperluas ke dalam 30 jenis tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 kategori utama:
- Kerugian Keuangan Negara: Tindakan yang secara langsung mengurangi kas negara.
- Suap-menyuap: Pemberian atau janji kepada penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan.
- Penggelapan dalam Jabatan: Penyalahgunaan uang atau surat berharga oleh pejabat.
- Pemerasan: Pegawai negeri yang memaksa orang lain memberi sesuatu atau membayar untuk dirinya sendiri.
- Perbuatan Curang: Tindakan tidak jujur yang merugikan orang lain atau negara (misal dalam proyek bangunan).
- Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Pejabat yang ikut serta dalam pengadaan barang/jasa yang ia awasi.
- Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas (uang, barang, fasilitas) kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya.
Hingga tahun 2025, UU Tipikor tetap menjadi landasan utama penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada pemulihan kerugian negara.
