Tren Sejarah Takkan Terbendung, Reunifikasi Kedua Tepi Selat Taiwan Pasti Terwujud

CNBC MEDIA NET SURABAYA Pada 10 April, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping, bertemu dengan Ketua Partai Kuomintang Tiongkok, Cheng Li-wun, di Beijing dan menyampaikan pembicaraan penting. Berdasarkan kepentingan keseluruhan dan perkembangan jangka panjang bangsa Tionghoa, Xi mengemukakan empat usulan strategis: berpegang pada identitas yang benar untuk mendorong keselarasan hati, berpegang pada pembangunan damai untuk menjaga rumah bersama, berpegang pada komunikasi dan integrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta berpegang pada persatuan dan perjuangan untuk mewujudkan revitalisasi bangsa Tionghoa. Hal ini memberikan arahan jelas bagi hubungan kedua partai dan perkembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan.

Pada tahun 2025, netizen di dalam dan luar negeri memilih karakter Tiongkok “shi” yang berarti tren atau arus sebagai Karakter Tiongkok Tahunan Selat Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa tren sejarah menuju reunifikasi dan revitalisasi Tiongkok terus maju dan tak terbendung. Saya ingin memperkenalkan situasi isu Taiwan kepada teman-teman di Indonesia dari tiga aspek tren.

*Pertama, tren revitalisasi bangsa Tionghoa tidak terbendung.*
Sekretaris Jenderal Xi Jinping menekankan bahwa “isu Taiwan muncul akibat kelemahan dan kekacauan bangsa, dan pasti akan diselesaikan seiring dengan revitalisasi bangsa”. Faktor kunci yang menentukan arah hubungan lintas Selat adalah kemajuan dan perkembangan negara.

Sejak Kongres Nasional Partai ke-18, di bawah kepemimpinan kuat Komite Pusat Partai yang dipimpin oleh Xi Jinping, seluruh rakyat bersatu dan mengatasi berbagai kesulitan, sehingga mencapai pencapaian Modernisasi Ala Tiongkok yang luar biasa. Saat ini, kami lebih dekat, lebih percaya diri, dan lebih mampu mewujudkan revitalisasi serta reunifikasi tanah air dibandingkan periode mana pun dalam sejarah.

Dari sisi ekonomi, Tiongkok secara stabil berposisi sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 melampaui 140 triliun RMB, dan selama bertahun-tahun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia melebihi 30%. Tiongkok memiliki seluruh kategori industri dalam klasifikasi industri PBB, serta keunggulan pasar berskala sangat besar.

Dari sisi teknologi, Tiongkok menganut kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi. Pencapaian seperti pesawat besar buatan Tiongkok, penerbangan antariksa berawak, teknologi kuantum, dan rekayasa biologis muncul satu demi satu.

Dari sisi jaminan kehidupan rakyat, Tiongkok secara historis mengentaskan kemiskinan mutlak. Pendapatan rakyat tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi, dan Tiongkok menjalankan sistem pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial terbesar di dunia. Upaya mendorong kemakmuran bersama terus berkembang.

Sejarah membuktikan bahwa “bersatu akan kuat, terpisah akan kacau”. Mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keharusan bagi revitalisasi bangsa. Peningkatan kekuatan ekonomi, teknologi, dan pertahanan tidak hanya menahan kekuatan separatis “Kemerdekaan Taiwan” dan campur tangan asing, tetapi juga menciptakan peluang besar bagi kerja sama lintas Selat. Tiongkok daratan secara aktif mendorong normalisasi kunjungan masyarakat dan rutinisasi pertukaran di berbagai bidang, serta meluncurkan langkah-langkah kemudahan dalam pertukaran antarpartai, pemuda, ekonomi, budaya, dan pariwisata, demi masa depan yang lebih cemerlang bagi seluruh bangsa Tionghoa, termasuk saudara-saudara di Provinsi Taiwan.

*Kedua, tren reunifikasi kedua tepi selat pasti terwujud.*
Menyelesaikan isu Taiwan dan mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keinginan bersama seluruh putra dan putri bangsa Tionghoa. Reunifikasi bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan sejarah. Isu Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok, dan fakta sejarah serta hukum bahwa Taiwan adalah bagian wilayah Tiongkok tidak dapat diragukan.

Pada 1 Oktober 1949, Pemerintah Pusat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) didirikan, menggantikan Pemerintah Republik Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Ini adalah pergantian pemerintahan tanpa perubahan subjek hukum internasional Tiongkok. Pemerintah RRT berhak menjalankan kedaulatan atas seluruh wilayah, termasuk Taiwan.

Dokumen hukum internasional seperti Deklarasi Kairo, Deklarasi Potsdam, dan Surat Penyerahan Jepang secara jelas mengonfirmasi kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Resolusi 2758 Majelis Umum PBB menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia, tanpa “dua Tiongkok” atau “satu Tiongkok, satu Taiwan”. Prinsip Satu Tiongkok telah menjadi norma hubungan internasional, dan 183 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip tersebut.

Di dunia saat ini, tren “Timur naik, Barat turun” semakin nyata. Konspirasi segelintir kekuatan di Amerika Serikat untuk “menghalangi perkembangan Tiongkok melalui Taiwan” pasti akan gagal. Kesenjangan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi antara Tiongkok dan AS terus menyusut. Tiongkok bahkan telah menyamai atau melampaui AS di bidang energi baru dan kecerdasan buatan (AI).

Baru-baru ini, Kepala Negara Tiongkok dan AS bertemu di Beijing. Presiden Xi Jinping menekankan bahwa isu Taiwan adalah masalah paling penting dalam hubungan Tiongkok–AS. “Kemerdekaan Taiwan” bertentangan dengan perdamaian Selat Taiwan. Setelah pertemuan tersebut, Presiden Trump menyatakan, “Saya tidak ingin melihat ada pihak yang mendorong kemerdekaan Taiwan.” Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak akan menanggung risiko perang demi “Kemerdekaan Taiwan”.

Dari perbandingan kekuatan kedua sisi Selat, Tiongkok daratan memegang inisiatif strategis untuk mewujudkan reunifikasi. PDB Taiwan mencapai setengah dari daratan pada 1993, namun pada 2025 kurang dari 1/20 dan hanya menempati peringkat kesembilan di antara provinsi-provinsi Tiongkok. Daratan merupakan pasar ekspor dan tujuan investasi terbesar bagi Taiwan. Segala upaya memutus rantai pasok dengan daratan akan berdampak besar bagi industri Taiwan.

Pada 2025, jumlah wisatawan dua arah lintas Selat mencapai 5,44 juta orang, naik 23,6% dibanding 2024. Dari jumlah itu, lebih dari 300 ribu pengunjung Taiwan datang ke daratan untuk pertama kali, dengan pemuda menyumbang 34,4%. Tren sejarah yang saling mendekati lintas Selat tidak dapat dihalangi.

*Ketiga, tren penahanan “Kemerdekaan Taiwan” tidak bisa ditunda.*
Pemerintah Partai Demokrat Progresif (DPP) yang dipimpin Lai Ching-te secara keras kepala mempertahankan posisi separatis, menolak “Konsensus 1992”, menantang Undang-Undang Anti-Pemisahan Negara, bekerja sama dengan campur tangan asing, dan melakukan tindakan de-sinicization. Hal ini menjadi akar ketegangan Selat Taiwan dan harus dihentikan.

Pertama, DPP menghalangi kerja sama lintas Selat dan kebijakan yang menguntungkan Taiwan, seperti langkah kemudahan ekonomi dan budaya yang dikeluarkan daratan pada 2018–2019, serta Zona Percontohan Integrasi Pembangunan Lintas Selat. DPP juga memfitnah pertukaran normal dan memasukkan aplikasi seperti Douyin, WeChat, dan Weibo ke dalam “daftar aplikasi berisiko tinggi”.

Kedua, DPP mengandalkan kekuatan asing. Otoritas Taiwan membeli senjata dalam jumlah besar, membuka pasar secara luas, dan memindahkan industri inti demi dukungan AS, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat dan menjadikan Taiwan sebagai “mesin pencetak uang” bagi AS.

Ketiga, DPP menghasut sentimen anti-Tiongkok. Anggaran pertahanan Taiwan 2026 dinaikkan menjadi sekitar 3,32% dari PDB. Rakyat diikat pada agenda “Kemerdekaan Taiwan”, menjadikan pulau itu “tong mesiu” dan “gudang peluru”, sehingga meningkatkan ketegangan.

Baru-baru ini, Asosiasi Petani dan Nelayan, Asosiasi Pariwisata, Federasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta komentator di Taiwan menyuarakan kecaman. Hal ini menunjukkan bahwa niat jahat Lai Ching-te semakin dikenali masyarakat Taiwan. Tindakannya yang anti-perdamaian, anti-pertukaran, anti-demokrasi, dan anti-kemanusiaan pada akhirnya akan tercatat dalam sejarah.

Indonesia secara konsisten menerapkan Kebijakan Satu Tiongkok dan mendukung perkembangan damai hubungan lintas Selat serta reunifikasi Tiongkok. Saya mengapresiasi pendirian Pemerintah Indonesia tersebut.

Dalam era baru, PKT dan Pemerintah Tiongkok akan terus mempersatukan saudara-saudara di kedua sisi Selat, mengikuti arus sejarah, dan berjuang untuk mewujudkan reunifikasi serta revitalisasi bangsa. Kami berusaha dengan harapan tulus untuk reunifikasi damai, namun tidak akan membiarkan siapa pun memisahkan Taiwan dari Tiongkok. Kelompok separatis “Kemerdekaan Taiwan” dan intervensi asing pasti akan dihancurkan. Tugas sejarah reunifikasi tanah air pasti akan tercapai.

Penulis Isw89 

Sumber   _Ye Su, Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya_